Pedoman Dasar


ANGGARAN  RUMAH TANGGA
YAYASAN AL HIKMAH SAMUDRA HIDAYAH-KEDIRI

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
  1. Yayasan ini bernama YAYASAN aL HIKMAH SAMUDRA HIDAYAH-KEDIRI disingkat Yayasan AL HIKMAH dan selanjutnya disebut yayasan pada Anggaran Rumah tangga ini.
  2. Yayasan berkedudukan dan berkantor Pusat di Musholla Agung “Wakaf” AL HIKMAH, Jalan Selowareh no 114, kelurahan Ngadirejo, kecamatan Kota, kota Kediri.
  3. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

LAMBANG DAN CIRI KHAS
Lambang
Pasal 2
Lambang Yayasan aL Hikmah  berupa lingkaran biru solid yang yang dikelilingi tulisan “Yayasan aL Hikmah Samudra Hidayah Kediri” yang terkuak oleh tulisan “aL Hikmah Foundation” yang berarti : warna biru melambangkan lautan hidayah, Tulisan “aL Hikmah Foundation” yang tercetak miring kedepan melambangkan kesiap-siagaan yayasan ini untuk memperjuangkan cita-citanya, tulisan “aL Hikmah Foundation” dengan huruf  “a” kecil melambangkan prinsip yayasan ini untuk selalu rendah hati dan selalu merasa bodoh dalam menuntut segala ilmu, kata “Foundation” berarti yayasan ini ingin berprestasi secara global tidak hanya di wilayah yang sempit semata, yang selalu menaungi yayasan ini berjuang mewujudkan cita-citanya.

Ciri Khas
Pasal 3
Yayasan ini memiliki ciri khas berhaluan Ahlussunnah wal jamaah, dan dalam mengimplementasikan kegiatan didasari Akhlakul Karimah, dengan mengedepankan Keikhlasan, kejujuran, kerukunan dan keterbukaan untuk semua.

BAB II
USAHA DANA
Pasal 4
Kekayaan Yayasan Al Hikmah dapat diperoleh dari :
  1. Dana Pengembangan Pendidikan, Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan sumber pembiyaan lainnya;
  2. Pendapatan dari hasil usaha ekonomi produktif untuk menunjang tercapainya tujuan Yayasan;
  3. Sumbangan yang bersifat tidak mengikat dari para donatur, baik tetap maupun tidak tetap;
  4. Sumbangan berupa hibah, warisan, wasiat, wakaf, zakat, Infaq, shodaqoh dan sumbangan lainnya, baik berupa benda maupun uang tunai sekaligus atau berkala yang tidak mengikat dari masyaraakat dan aghniya;
  5. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari Badan-badan Pemerintah, maupun Swasta; dan
  6. Pendapatan lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan.
  7. Semua kekayan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai  maksud dan tujuan Yayasan.



BAB II
KEANGGOTAAN   DAN PENETAPAN  KEANGGOTAAN  PEMBINA
Pasal 5
Susunan keanggotaan pembina terdiri dari unsur pendiri dan/atau tokoh masyarakat
Pasal 6
Kriteria anggota Pembina :
a)      seorang muslim yang taat beribadah, berakidah Ahlussunnah wal Jama’ah dan ber Akhlaqul Karimah;
b)      mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan yayasan;
c)      tidak sedang merangkap jabatan pimpinan yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan yayasan Al Hikmah dan/atau jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d)     warga negara Indonesia;
e)      sehat jasmani dan rohani;
f)       tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
g)      tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari lembaga manapun;

Pasal 7
Persyaratan menjadi anggota Pembina
  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi yayasan atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  2. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas,  dan/atau Pelaksana kegiatan yayasan.
Penetapan Keanggotaan Pembina
Pasal 8
1.      Untuk pertamakalinya anggota pembina ditetapkan dalam rapat  para pendiri yayasan.
2.      Penambahan dan/atau penggantian anggota pembina, ditetapkan oleh rapat Pembina.


Pasal 9
  1. Masa pengabdian anggota Pembina tidak ditentukan lamanya,
  2. Masa pengabdian anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
a)      meninggal dunia;
b)      mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diataur dalam pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar;
c)      tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d)     diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
e)      dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
f)       dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III
PENETAPAN  PENGURUS
Pasal 10
Kriteria anggota Pengurus :
a)      seorang muslim yang taat beribadah, berakidah Ahlussunnah wal Jama’ah dan ber Akhlaqul Karimah;
b)      mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan;
c)      tidak sedang merangkap jabatan pimpinan yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan yayasan aL Hikmah dan/atau jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d)     warga negara Indonesia;
e)      sehat jasmani dan rohani;
f)       tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
g)      tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari lembaga manapun.

Persyaratan Menjadi Pengurus  
Pasal 11
  1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Inti adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  2. Pengurus Inti tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina dan/atau anggota Pengawas,

Pengangkatan,  Pemberhentian dan Masa Jabatan Pengurus Inti
Pasal 12
1.      Pengurus  diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Untuk tahap awal Pengurus  adalah para pendiri yayasan.
2.      Jabatan anggota Pengurus  berakhir dengan sendirinya apabila :
a)      meninggal dunia;
b)      mengundurkan diri;
c)      bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
d)     diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;


BAB IV
PENETAPAN PENGAWAS
Pasal 13
Kriteria anggota Pengawas
  1. seorang muslim yang taat beribadah berakidah Ahlussunnah wal Jama’ah, dan ber Akhlaqul Karimah;
  2. memiliki kemampuan teknis dalam melakukan pengawasan;
  3. mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan yayasan;
  4. tidak sedang merangkap jabatan pimpinan yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan yayasan aL Hikmah dan/atau jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. warga negara Indonesia;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
  8. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada lembaga manapun.
Persyaratan Menjadi Pengawas
Pasal 14
  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseoraangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  2. Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina dan/atau anggota Pengurus, dan/atau Pelaksana kegiatan yayasan.


Pengangkatan, Pemberhentian  dan Masa Jabatan Pengawas
Pasal 15
1.      Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
2.      Jabatan Pengawas berakhir dengan sendirinya apabila :
a)      meninggal dunia;
b)      mengundurkan diri;
c)      bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
d)     diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.


BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA  KEGIATAN  YAYASAN
Pasal 16
Kriteria Calon Pelaksana kegiatan Yayasan :
a)      Seorang muslim yang taat beribadah berakidah Ahlussunnah wal Jama’ah, dan ber Akhlaqul Karimah;
b)      memiliki kecakapan khusus pada bidang kegiatan yang akan dikelolanya
c)      mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan bidang kegiatan yang akan dikelolanya;
d)     secara langsung atau tidak langsung terlibat  pada pendirian yayasan dan/atau pengembangan salah satu bidang kegiatan yayasan;
e)      tidak sedang merangkap jabatan pimpinan lembaga lain yang dapat mengganggu kelancaran menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kegiatan yayasan aL Hikmah;
f)       warga negara Indonesia;
g)      sehat jasmani dan rohani;
h)      tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
i)        tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari lembaga manapun.
Persyaratan Menjadi Pelaksan Kegiatan Yayasan
Pasal 17
  1. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  2. Pelaksana kegiatan yayasan  tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina dan/atau Pengawas.
Pengangkatan dan Masa Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan
Pasal 18
a.       Pelaksana Kegiatan diangkat, diberhentikan dan disahkan oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus,
b.      Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat untuk jangka waktu sesui dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh pengurus bagi pelaksana kegiatan yayasan yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
c.       Mekanisme pengangkatan pelaksana kegiatan yayasan ditetapkan oleh pengurus.
d.      Jabatan pelaksana kegiatan yayasan berakhir apabila :
  1. telah habis masa jabatannya;
  2. meninggal dunia;
  3. mengundurkan diri; dan
  4. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
  5. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pengurus karena melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai pelaksana kegiatan yayasan atau melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan peraturan pegawai  Yayasan.


BAB VII
RAPAT-RAPAT
Rapat Pembina
Pasal 19
1.                  Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai raapat tahunan.
2.                  Dalam hal Pembina melakukan rapat sekali dalam 1 (satu) tahun, Pembina melakukan :
a.     evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
b.    pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
c.     penetapan kebijakan umum Yayasan; dan
d.    pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
e.     Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila diperlukan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, dan/atau anggota Pengurus, dan/atau anggota Pengawas.
Pasal 20
1.                  Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan  Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
2.                  Panggilan rapat pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggala rapat.
3.                  Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4.                  Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5.                  Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
6.                  Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 21
1.      Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila :
  1. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.
  2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua;
  3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 26 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  4. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat  21 hari (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;
  5. Rapat pembina kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ½ (satu per dua) jumlah anggota pembina;
2. Keputusan rapat pembina di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5.  Tatacara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
  1. setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya;
  2. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup  tanpa tandatangan, sedang pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
  3. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6.  Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua rapat dan Sekretaris rapat.
7.  Penanda tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak dinyatakan,  apabila berita  acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8.  Pembina dapat menngambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitau secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9.  Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina.
10 Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Pengurus
Pasal 22
  1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan dari satu orang atau lebih angggota Pengurus  dan/atau Pengawas dan/atau Pembina.
  2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
  3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara lansung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
  4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
  6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.


Pasal 23
  1. Rapat Pengurus dipinpin oleh Ketua Pengurus.
  2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh sekretaris dan atau bendahara.
  3. Dalam hal sekretaris atau bendahara tidak dapat hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh  seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
  4. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
  5. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    1. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus ;
    2. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
    3. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
    4. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama;
    5. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.
Pasal 24
  1. Keputusan Rapat Pengurus  diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dan dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak akan ada keberatan dari yang hadir.
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
  8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara  tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.


Rapat Pengawas
Pasal 25
  1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih Pengawas dan/atau pengurus dan / atau Pembina.
  2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pangawas yang berhak mewakili Pengawas.
  3. Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat  harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
  5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
  6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
Pasal 26
  1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
  2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh salah satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
  3. Satu otang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat Kuasa.
  4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
    1. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengawas pertama.
    5. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhaak mengambil keputusan yang mengikat, apaabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.
Pasal 27
1.      Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2.      Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3.      Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4.      Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5.      Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6.      Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7.      Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8.      Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang dilakukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9.      Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.
                                                  

Rapat Gabungan
Pasal 28
1.      Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2.      Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3.      Pemangilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4.      Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tuju) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5.      Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan cara rapat.
6.      Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7.      Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8.      Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9.      Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih dari dan oleh Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 29
1.      Satu orang Pengurus dan Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dan pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkank suratkuasa.
2.      Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
3.      Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
4.      Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

Pasal 30
1. Tata cara Rapat Gabungan :
a.       Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang  mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b.      Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c.       Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d.      Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
e.       Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2.      Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3.      Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila tidak dapat dicapai keputusan, maka dilakukan rapat ulang
4.      Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5.      Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6.      Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7.      Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadaklan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8.      Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

Rapat Pleno
Pasal 31
1.      Rapat Pleno adalah rapat bersama yang dihadiri oleh unsur Pembina, Pengurus, Pengawas dan/atau dengan sebagian / seluruh Pelaksana Kegiatan Yayasan.
2.      Rapat pleno dilakukan dalam rangka koordinasi penetapan program dan evaluasi program atau pembicaraan hal-hal penting lainnya.
3.      Rapat pleno dilakukan setiap 6 bulan sekali dan/atau diadakan sewaktu-wak bila diperlukan.
4.      Rapat Pleno dapat dilangsungkan  apabila dihadiri oleh semua unsur.

Ditetapkan di Kediri
Tanggal : …………………
Pendiri Yayasan
Ketua


UMAR

Bendahara


MUHAMAD MUHSON

Sekretaris


MOHAMMAD AGUS R

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Postingan (Atom)